Sejumlah LSM yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Konstitusi (AMUK MK) menyampaikan aspirasi terkait proses pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi. Mereka berharap Komisi III DPR RI dapat memilih kandidat yang memahami tantangan 5 tahun kedepan.

"Dalam proyeksi kami kedepan Mahkamah Konstitusi akan banyak menghadapi kasus yang bersinggungan dengan HAM, kepemiluan dan demokrasi. Kami berharap Komisi III dapat memilih hakim yang memiliki kapabilitas, integritas dan kenegarawanan yang kuat," kata juru bicara aliansi Wahyudi Jafar dalam RDPU di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/2/13).

Ia memperkirakan menjelang pemilu 2014 nanti MK akan semakin banyak menerima permohonan uji materi produk legislasi terkait pemilu seperti UU Pemilu Presiden, UU MD3, dan lain-lain. Ini terbukti ketika UU no.12/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disahkan beberapa waktu lalu.

"Kami tidak ingin mendorong satu nama tetapi kami berharap Komisi III dapat mengeleminir calon yang maju karena hanya karena hasrat politik," tambah Erwin Natosmal anggota aliansi dari ILR (Indonesia Legal Roundtable). Dalam kesempatan itu AMUK MK menyerahkan rekam jejak calon dari sisi etik dan integritas.

Pimpinan sidang Aziz Syamsuddin menyampaikan apresiasi atas masukan yang telah disampaikan aliansi. "Terima kasih atas masukannya, kami akan pelajari dan dalami dalam rapat pleno komisi," kata Aziz yang juga Wakil Ketua Komisi III. (iky)